Toboali – dalam rangka persiapan penilaian kabupaten/kota peduli Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 2023-2024 oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung melakukan Asistensi kepada Kabupaten Bangka Selatan terkait dengan pengisian data laporan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) tahun 2023-2024, selasa (30/01/2024).
Kegiatan yang bertempat di Ruang Klinik hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Fajar Sulaeman Taman, S.Sos., M.Si., M.IPLaw), Kepala Bidang HAM (Suherman, S.H., M.H.), Kasubbid Pemajuan HAM (Yulizar Akhmad Djaya, S.Kom.), Pelaksana Bidang HAM, Asisten Perekonomian dan pembangunan (Muhson, S.ST.,M.M), Kepala Bagian Hukum Setda kab. Bangka selatan (Ami Prionggo, SH), serta jajaran pegawai Bagian Hukum Setda Kab. Bangka Selatan.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Fajar Sulaeman Taman, S.Sos., M.Si., M.IPLaw) dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan tersebut untuk mendorong Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam mewujudkan Kabupaten yang peduli Ham melalui implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).
"Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengembangkan sinergitas antara Kantor Wilayah dengan Pemkab Bangka selatan dalam rangka penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM) serta sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan dan pelaporan KKPHAM," tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang HAM (Suherman, S.H., M.H.) memberikan penjelasan teknis mengenai data indikator KKP HAM yang harus dilaporkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.
Adanya penyampaian hasil penilaian kabupaten/kota peduli ham tahun 2022-2023 oleh Kasubbid Pemajuan HAM (Yulizar Akhmad Djaya, S.Kom.) bahwa Bangka selatan mengalami kenaikan penilaian yang signifikan dari tahun sebelumnya, tetapi terdapat beberapa indikator penilaian yang harus diperbaiki pada tahun berikutnya.
Mengakhiri acara, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Muhson, S.ST.,M.M) berharap tidak ada lagi OPD yang melaporkan data nihil, karena ia percaya bahwa sejauh ini Pemkab Bangka Selatan sudah melaksanakan program HAM.
