Produk Hukum

PAJAK – RETRIBUSI DAERAH

2024

PERDA KAB. BANGKA SELATAN NO. 1, LD 2024/NO. 1/NOREG 1.7/2024, SETDA: 67 HLM, TLD NO. 1: 109 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK               :

• bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,  seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di daerah; .
• Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU 27 Tahun 2000; UU 5 Tahun 2003; UU 1 Tahun 2022.
• Sesuai dengan ketentuan Pasal 286, pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang. Sementara itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 287 Ayat (1) bahwa kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administrative berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan. Selanjutnya, hasil pungutan atau dengan sebutan lain yang dipungut oleh kepala daerah di luar yang diatur dalam undangu-ndang ini wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

CACATAN               :

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Januari 2024 dan ditetapkan tanggal 30 Januari 2024