Produk Hukum

PENGURANGAN POKOK PIUTANG DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMU DAN BANGUNAN

2025

PERBUP BANGKA SELATAN NO. 15, BD 2025/NO. 15/2025, SETDA: 7 HLM

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PIUTANG DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

ABSTRAK               :

• bahwa dalam rangkap mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, perlu intensifikasi pemungutan pajak daerah melalui kebijakan pemberian pengurangan pokok piutang dan penghapusan sanksi administrative pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan bagi wajib pajak;
• Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU 27 Tahun 2000; UU 5 Tahun 2003; UU 23 Tahun 2014; UU 21 Tahun 2022; PP 14 Tahun 2025;
• Bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan penanganan piutang PBB-P2, wajib pajak diberikan pengurangan pokok piutang PBB-P2 dan penghapusan sanksi administrative PBB-P2;

CACATAN               :

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Februari 2025 dan ditetapkan tanggal 28 Februari 2025